Konfliknya Makin Panas, Fahri Hamzah Segera Polisikan Presiden PKS

Konflik antara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya tidak juga menemui titik akhir. Jika selama ini konflik antara Fahri dengan PKS berada di ranah perdata, kini masalah antara keduanya akan diseret ke ranah pidana.

Fahri berencana melaporkan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman ke kepolisian. Shohibul akan dilaporkan atas dugaan memalsukan surat pemecatan kepada dirinya.

"Terpaksa saya akan melaporkan ke polisi, karena buat saya ini sudah penghancuran dan perusakan partai," ujar Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Diketahui menang melawan PKS terkait pemecatan dirinya di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari putusan itu, PKS ajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Di sela pengajuan banding, PKS diduga Fahri, menggunakan cara-cara lain untuk bisa mendepaknya dari kursi pimpinan DPR dan juga di partai.

"Jadi pimpinan PKS ini sama sekali tidak menghormati hukum, tidak menghormati aturan dalam kelembagaan negara, dan tidak menghormati pengadilan," ucapnya.

Untuk itu, Fahri merencanakan pada pekan ini melaporkan Sohibul ke polisi. Tidak hanya seorang, Fahri juga akan melaporkan orang-orang yang membantu Sohibul dalam melakukan pemecatan terhadapnya.

"Saya lihat apa yang dilakukan pimpinan PKS ini sudah merusak partai," pungkasnya.

Pada 2016 lalu, DPP PKS memecat Fahri Hamzah yang dianggap melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. PKS menunjuk Ledia Hanifah sebagai Wakil Ketua DPR pengganti Fahri.

Fahri tentu tidak terima pemecatan yang diterima. Dia mengajukan gugatan kepada Presiden PKS, Sohibul Iman; Majelis Tahkim PKS; dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan itu rupanya dimenangkan Fahri. Selain itu, dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan ketiga tergugat untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar.

PKS kemudian mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta justru menguatkan putusan PN Jaksel.

sumber : kricom