Gempar! Fadli Zon Tuding ‘Penguasa Tertinggi’ Berusaha Jegal Anies-Sandi

Lagi-lagi, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon menuding jika adanya keterlibatan antara pihak yang disebutnya sebagai penguasa tertinggi untuk mencurangi pasangan calon gubenur dan wakil gubenur nomor tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Kecurangan yang dimaksudakn oleh Fadli Zon ini adalah adanya upaya mengarahkan Anies-Sandi agar terjerat kasus, seperti halnya pemanggilan oleh kepolisian untuk menjadi saksi laporan atas kasus yang terjadi sudah 4 tahun yang lalu.

Baca Juga : GP Ansor: Kami Siap Mensalatkan Jenazah Muslim yang Ditolak

Hal tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tersebut seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum partainya, Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi dalam partainya. Sandi diketahui turut hadir dalam pertemuan  tersebut.

“Ya pasti berat karena kita menghadapi oknum kekuasaan sekarang ini. Segala macam tadi, ada laporan enggak bermutu aja dilaporkan. Jadi pendekatan sudah irasional yang dilakukan oknum penguasa,”  papar Sandi yang saat itu dalam satu tempat dengan fadli Zon di kediaman Prabowo pada Jumat (10/3/2017), dikutip di kompas.com.

Selanjutnya saat ditanyai siapa penguasa tersebut, begini jawaban Fadli Zon.

“Oknum penguasa kan keliatan. Itu seperti terasa, tapi sulit dibuktikan. Tapi jelas sekali kok dari penguasa yang tertinggi. Ya tertinggi pikir aja kira-kira siapa? Itu pendapat saya,” jelas Fadli Zon.

Meski menuding adanya keterlibatan penguasa tertinggi, Fadli tetap yakin jika Anies-Sandi bakal keluar sebagai pemenang di Pilkada DKI Jakarta. Oleh sebab itulah, pihaknya akan berupaya keras untuk mecegah terjadinya tindak kecurangan saat pemungutan suara berlangsung.

“Ini kan suara rakyat, yang menentukan rakyat di TPS. Kita tidak ingin dicurangi seperti yang kemarin itu curangnya luar biasa. Di apartemen dan perumahan tertentu ada yang surat undangan dibeli,” papar Fadli.

Tidak berhenti di situ saja, anggota DPR RI yang seringkali mengeluarkan statemen kontroversional ini meminta agar aparat pemerintah tetap netral dan tidak terlibat dalam kecurangan.

“Demokrasi harus jujur adil, tidak boleh ada upaya kecurangan untuk berpihak. Aparat keamanan juga demikian. Saya kita aparat keamanan tidak boleh berpihak, apa itu Polri arau BIN. Jadi harus menjadi aparatur yang netral. Begitu juga dengan KPUD dan Bawaslu,” pungkas Fadli.[sumber : suratkabar]